BAHDIN BAID, 031224153105 (2014) GUGATAN CLASS ACTION MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG TERKAIT PELAKSANAAN KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH (Analisis Putusan Perkara Nomor 32/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-baidbahdin-34130-3.abstr-k.pdf Download (323kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kontrak Karya Pertambangan adalah merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dengan Perusahaan Pertambangan. Pada Tahun 1968 Pemerintah Republik Indonesia telah menanda tangani Kontrak Karya dengan PT. International Nickel Indonesia, Tbk (INCO) di bidang pertambangan umum yang meliputi areal kawasan yang berada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. PT. INCO telah melakukan kegiatan pertambangan khususnya diwilayah pulau Sulawesi, akan tetapi di sekitar tambang tidak terlihat suatu kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, baik kemanfaatan berupa infrastruktur, maupun sarana dan prasarana penunjang yang dapat ikut dinikmati masyarakat setempat. Pengakuan hak-hak masyarakat Lingkar Tambang di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akibat dari tidak adanya kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat pada lingkar tambang khususnya pada Blok Bahodopi dan Blok Kolonodale Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah akhirnya masyarakat mengajukan Gugatan class action terhadap PT. INCO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 32/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. Hal tersebut karena Masyarakat yang hidup atau melakukan kegiatan di wilayah Lingkar Tambang memiliki hak untuk memperloleh manfaat dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. INCO.Gugatan Class Action yang diajukan oleh masyarakat lingkar tambang pada Blok Bahodopi dan Blok Kolonodale tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dikarenakan gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh para penggugat tersebut tidak memenuhi salah satu unsur pokok dalam pengajuan gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).

Actions (login required)

View Item