ASTRI UTHAMI ALAMSYAH, 031224153120 (2014) TANGGUNG GUGAT PEMILIK GEDUNG DALAM PERJANJIAN JASA WEDDING (WEDDING ORGANIZER )TERHADAP KERUGIAN AKIBAT ADANYA CACAT PADA PELAKSANAAN RESEPSI PERKAWINAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-alamsyahas-34172-3.abstr-k.pdf Download (126kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder2.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan adalah merupakan suatu hubungan hukum yang dibuat oleh seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ini diamanatkan dalam Pasal1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Resepsi pernikahan adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisah dari aspek pernikahan yang dilakukan oleh para pihak atau keluarga dari para pihak yang melakukan pernikahan. Dalam mempersiapkan sebuah acara resepsi pernikahan terkadang menguras banyak tenaga dan waktu. Khususnya bagi mereka yang tinggal di kota metropolitan, yang memiliki tingkat kesibukan lebih tinggi. Hanya sedikit waktu yang tersisa untuk keperluan pribadi seperti persiapan pernikahan. Salah satu cara yang digunakan oleh pihak keluarga adalah dengan menggunakan Jasa wedding (Wedding Organizer) atau dengan memesan langsung paket - paket pernikahan yang telah disediakan oleh hotel tertentu yang mempunyai program atau konsep untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan bagi konsumennya. Dalam perjanjian jasa wedding para pihak akan terikat secara hukum jika telah terjadi kesepakatan diantara para pihak yang akan melakukan perjanjian,dalam hal ini pelaku usaha sebagai penyedia jasa yaitu jasa wedding dimana dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku usaha jasa wedding biasanya disediakan oleh pihak hotel dan atau pemilik gedung tertentu yang telah menyediakan paket pernikahan. Sedangkan pihak yang lain adalah konsumen atau pihak keluarga dari salah satu mempelai yang akan melangsungkan pesta pernikahan. Selain tetap memberlakukan aturan-aturan yang adalah BW juga ditemukan adanya aturanaturan khusus yang diberlakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian jasa wedding dan ketentuan tersebut biasanya ditentukan secara sepihak oleh penyedia jasa wedding. Jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam perjanjian Jasa Wedding atau Penyelenggara Pesta Perkawinan yang di laksaankan di hotel maupun di gedung tertentu, maka pihak konsumen atau keluarga dari salah satu mempelai yang mengalami kerugian dapat melakukan dua upaya penyelesaian yaitu pertama dengan upaya damai melalui pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan yang kedua adalah dengan melalui jalur pengadilan negeri.

Actions (login required)

View Item