MUNIR YUNUS, 031141121 (2013) KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PERUSAHAAN SWASTA DI KABUPATEN KOLAKA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-yunusmunir-34188-4.abstr-k.pdf Download (130kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder7.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) | Request a copy

Abstract

Sulawesi Tenggara sebagai salah satu wilayah yang ada di Indodesia memiliki Sumber Daya Alam yang sangat berpotensi untuk dikembangkan bagi pengembangan ekonomi. Potensi-potensi yang ada di Sulawesi Tenggara tersebar dibeberapa kota maupun kabupaten. misalnya Kolaka memiliki wilayah lokasi pertambangan nikel, Keterlibatan pihak asing maupun warga negara asing dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dibidang pertambangan dilakukan dengan membuat perjanjian kerjasama. Konstruksi hukum yang dibuat oleh para pihak dalam membuat perjanjian kerjasama adalah dengan menggunakan kontrak. Kontrak yang dibuat oleh para pihak akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam melakukan suatu hubungan hukum. Adapun syarat-syarat dalam membuat suatu kontrak secara mendasar tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam BW khususnya yang ada dalam Buku III tentang Perikatan. Metode penelitian yang di gunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Dalam hal ini ditujukan untuk melakukan pengkajian terhadap landasan hukum, doktrin hukum, yurisprudensi menyangkut kekuatan mengikat kontrak antara prusahaan daerah dengan prusahaan suasta di kabupaten kolaka. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak Kerjasama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Perusahaan Tianjin Hao Tong Company (sebagai Perjanjian Pertama) yang dibuat pada tahun 2007, pada awalnya adalah sah akan tetapi dengan adanya perjanjian kedua melalui renegosiasi yang disepakati para pihak, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan perusahaan daerah Aneka Usaha sebagai pihak pertama dan Perusahaan Tianjin Hao Tong Company sebagai pihak kedua pada tahun 2010. Pemutusan kontrak secra sepihak oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha terhadap Perusahaan Swasta Tianjin Hao Tong Company yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang berkontrak, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta perlindungan hukum kepada Pengadilan dan pembatalan harus dimintakan kepada hakim melalui pegadilan yang berwenang untuk memutus kontrak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dalam kontrak kerjasama tersebut.

Actions (login required)

View Item