INDRA ADIPRASETYA, 031 144 026 (2014) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI PADA INDUSTRI OLAHAN TRADISIONAL HASIL PERIKANAN DI KOTA TARAKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-adiprasety-34208-4.abst-k.pdf Download (35kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder8.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya hasil perikanan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa satu diantara kewenangan pengelola sumber daya adalah dalam hal kegiatan ekploitasi dan pengelolaan kekayaan laut, keterkaitannya sangat erat sekali dalam pengelolaan sumber daya perikanan, Salah satu potensi unggulan daerah Kota Tarakan yang sudah sekian lama menjadi ciri khas daerah adalah sentra industri pengolahan ikan kering tipis (ikan pepija/Harpodon Neherius Hambuck). Namun sebagaimana halnya produk olahan tradisional pada umumnya, produk olahan ikan kering tipis inipun dalam pengolahannya ditangani secara turun temurun dengan kualitas / mutu serta jaminan keamanannya masih rendah, rendahnya pengetahuan dan pemahaman sumberdaya manusia akan proses dan prosedur penangganan produk ikan yang layak dan baik. Sehingga perlakuannya tidak terukur secara kuantitatif maupun kualitatif, akibatnya produk yang dihasilkan jauh dari Jaminan mutu dan keamanan pangan, terutama dalam aspek penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mulai dari proses pengolahan, pengolahan hingga distribusi atau pemasaran hasil produk tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach ) dan pendekatan kasus(case approach) dan disajikan dalam bentuk diskriptif analitik dengan memaparkan gambaran hasil dari penelitian ini secara jelas sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan; (1) bahwa konsep pengelolaan hasil perikanan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kota Tarakan belum terkonsep secara terpadu dan berkelanjutan, Hal ini terkait dari lembaga yang terlibat dalam pengawasan mutu dan keamanan hasil produk perikanan belum dapat berperan sebagaimana mestinya serta harmonis dan terpadu. (2) Upaya pemerintah Kota Tarakan dalam Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan pengolahan tradisional hasil perikanan khusus produk ikan kering tipis adalah melalui penegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diterapkan dan ditegakkan secara optimal dalam penerapannya terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.belum maksimal dimanfaatkan

Actions (login required)

View Item