FAJAR PURNADI, 031224153066 (2014) KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP BISNIS LPG KEMASAN 12 KG PRODUK PT. PERTAMINA(PERSERO). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-purnadifaj-35606-3.abstr-k.pdf Download (320kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 3. 39266-ilovepdf-compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

PT. Pertamina (Persero) merupakan salah satu pelaku usaha Migas di sektor Hilir yang telah mempunyai perijinan dari Menteri ESDM untuk melakukan kegiatan usaha niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG), salah satu produknya adalah dalam bentuk kemasan tabung 12 Kg dengan merek Elpiji. LPG kemasan tabung 12 Kg tersebut masuk dalam kategori LPG yang tidak disubsidi Pemerintah (non subsidi), sehingga seharusnya penentuan harga jual LPG kemasan tabung 12 Kg tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari PT. Pertamina (Persero). Dalam menjalankan bisnis LPG dalam kemasan tabung 12 Kg tersebut, PT. Pertamina (Persero) mengalami kerugian karena harga jual LPG jauh lebih rendah daripada biaya produksi atau biaya perolehan. Kerugian tersebut juga ditegaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melakukan audit terhadap PT. Pertamina (Persero) periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Untuk meminimalisir atau mengurangi kerugian tersebut, maka PT. Pertamina (Persero) pada awal tahun 2014 menaikkan melakukan penyesuaian harga jual LPG kemasan tabung 12 Kg di seluruh Indonesia. Terhadap keputusan PT. Pertamina (Persero) tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, antara lain Pasal 17 (tentang Monopoli) dan Pasal 25 (tentang Posisi Dominan). Kedua Pasal tersebut pada penerapannya bersifat rule of reason, sehingga unsur � unsur pelanggarannya harus dibuktikan. Dari kajian unsur � unsur dalam kedua Pasal tersebut dan ditambah dengan petunjuk pelaksanaan dalam Pedoman yang dibuat oleh KPPU (Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No.11Tahun 2011), ternyata PT. Pertamina (Persero) yang mempunyai posisi dominan dalam bisnis LPG tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang anti persaingan, dengan kata lain pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti.

Actions (login required)

View Item