RENNY RAMONA TAMBUNAN, 031142132 (2013) PERKEMBANGAN HAK MEWARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI KOTA BANJARMASIN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-tambunanre-35688-4.abst-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder3.pdf Restricted to Registered users only Download (974kB) | Request a copy

Abstract

Sistem pewarisan yang berlaku dalam adat Batak Toba adalah sistem patrilineal, yakni sistem keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki/Bapak. Konsekuensi dari sistem patrilineal dalam pewarisan adalah anak perempuan bukan sebagai bagian dari ahli waris dalam keluarga. Hanya anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris . Hal ini juga berlaku untuk isteri, adanya perkawinan jujur dalam masyarakat adat Batak Toba maka isteri yang ditinggalkan pewaris, tidak berhak untuk menguasai harta hanya diperkenankan untuk menikmati dan memelihara harta peninggalan pewaris selama dia tidak menikah lagi. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Pada tesis ini akan dibahas tentang perkembangan hak mewaris perempuan menurut hukum adat Batak Toba di Kota Banjarmasin. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perkembangan hak waris perempuan Batak Toba di Kota Banjarmasin pada masa sekarang dan upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan mengenai hak waris perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba di Kota Banjarmasin. Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statude approach),pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach), sehingga permasalahan yang ada di analisis dengan pendekatan sistematis dengan menghubungkan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang terkait. Bahwa pada masyarakat Batak Toba di Kota Banjarmasin, peraturan adat Batak Toba dalam hal pewarisan tidak lagi banyak dilakukan. Pembagian warisan saat ini sudah mulai mengikuti kemauan dari pewaris,anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembagian harta warisan, untuk janda diberi kekuasaan atas harta peninggalan suaminya untuk mengatur kelanjutan kehidupannya dan anak-anak yang ditinggalkan pewaris sepanjang janda tersebut tidak menikah lagi. Perkembangan ini dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pendidikan,daerah perantauan,sosial,yurisprudensi, sehingga sistem pewarisan mulai mengikuti sistem parental yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan jika terjadi sengketa,untuk penyelesaiannya cenderung memilih jalur musyawarah. Dengan musyawarah diharapkan akan didapat kesepakatan damai yang disetujui dan menguntungkan pihak yang bersengketa.

Actions (login required)

View Item