Pahlevi Witantra, 031141068 (2013) AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HAK POLITIK DEBITOR PAILIT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-witantrapa-35883-5.abstr-k.pdf Download (131kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 9.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB) | Request a copy

Abstract

Pada dasarnya kepailitan merupakan ranah bisnis, menariknya selain sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa peraturan-perundang-undangan di Indonesia yang sama sekali tidak berbau bisnis namun mencantumkan pailit dalam substansinya, sehingga mengharuskan kita merujuk pada Undang-undang kepailitan untuk memaknainya. Satu contoh misalnya untuk bisa mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada seseorang harus menyertakan surat keterangan tidak pailit. Akibat hukum yang utama setelah seseorang debitor dinyatakan pailit adalah debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas dan mengurus harta kekayaannya dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Seharusnya jika suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan ketentuan akibat kepailitan di dalamnya, maka sudah seharusnya ketentuan itu selaras dengan hakikat hukum kepailitan yang sesungguhnya.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THD 01/15 Wit a
Uncontrolled Keywords:	Hukum Kepailitan;Hak Politik
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1370-1395 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Pahlevi Witantra, 031141068 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CN UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	21 Oct 2016 18:23
Last Modified:	21 Oct 2016 18:23
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39296
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item