LAMHOT SIMANJUNTAK, 031224153083 (2014) MEDIASI PENAL (PENAL MEDIATION) SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR POSES PENGADILAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-simanjunta-35934-4.abstr-k.pdf Download (326kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 5(1).pdf Restricted to Registered users only Download (908kB) | Request a copy

Abstract

Isu hukum yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Konsep Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan (2) Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Penelitian yang dugunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan perbandingan (comprative approach), pendekatan analitis(analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Mediasi penal (penal mediation)sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana patut dipertimbangkan untuk menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana di samping proses dalam system peradilan pidana. Adapun kebijakan pelaksanaan (applicative policy) mediasi penal meliputi mediasi penal di luar proses peradilan pidana (Penal mediation out of Criminal Justice Process) dan mediasi penal di dalam proses peradilan pidana (Penal Mediation Within Criminal Justice System) yang meliputi mediasi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan saat terpidana menjalankan pidananya. Mediasi penal sering dinyatakan merupakan "the third way" atau "the third path" dalam upaya "crime control and the criminal justice system", dan telah digunakan di beberapa negara. Apakah dapat juga diterapkan di Indonesia, apa keterbatasan dan keunggulannya, serta bagaimana pengaturannya,tentunya memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Namun yang jelas, penyelesaian damai dan mediasi di bidang hukum pidana inipun sebenarnya sudah dikenal dalam kenyataan sehari-hari. (2) Adapun tujuan mediasi penal dapat dirumuskan untuk menyelesaikan konflik pidana dengan mengadakan rekonsiliasi antar pelaku tindak pidana dan korban, mengadakan pemenuhan kepentingan kepantingan korban berupa restitusi dan ganti kerugian dari pelaku kepada korban, merekatkan kembali hubungan yang terganggu antara pelaku dan korban karena adanya tindak pidana. (3) Dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide �penal reform� itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (alternative to imprisonment/ alternative to custody). Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, mengurangi penumpukan perkara (�the problems of court case overload�) untuk penyederhanaan proses peradilan di pengadilan.

Actions (login required)

View Item