Fajar Muharram (2015) Analisis Perencanaan Partisipatif(Studi Perencanaan Penyusunan RPJMD 2014-2019 Kota Mojokerto Untuk Mewujudkan Good Local Governance). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (263kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (174kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (177kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (291kB)
	Text (TINJAUAN) 5. BAB 2 TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 9 April 2023. Download (404kB) | Request a copy
	Text (METODE PENELITIAN) 6. BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 9 April 2023. Download (267kB) | Request a copy
	Text (GAMBARAN UMUM) 7. BAB 4 GAMBARAN UMUM.pdf Restricted to Registered users only until 9 April 2023. Download (459kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 8. BAB 5 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 9 April 2023. Download (363kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 9. BAB 6 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 9 April 2023. Download (173kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB)

Abstract

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan produk perencanaan jangka menengah tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 yang mengamanatkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan kompetensi SDM, pengembangan produk dan jasa unggulan, serta pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur sektor unggulan. RPJMD disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tataruang dengan rencana pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD Kota Mojokerto merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah yang telah dikampanyekan melalui Pilkada Kota Mojokerto. Visi misi yang merupakan janji kampanye kepada rakyat tersebut kemudian disinergikan melalui proses perencanaan secara top down (teknokratik) dan bottom up (partisipatif) berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Proses perumusaan dokumen RPJMD yang komplek tersebut kemudian diundangkan untuk menjadi patokan kerja bagi Kepala Daerah terpilih dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama 5 (lima) tahun mendatang. Tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Dalam tahapan rancangan awal RPJMD Kota Mojokerto telah terjadi partisipasi masyarakat, konsultasi dan negosiasi yang cukup inten antara pihak SKPD, kalangan akademis dan lingkaran tim sukses walikota mojokerto. Isu pembahasan yang mengemuka adalah perumusan isu-isu strategis, program-program prioritas dan kebijakan daerah lima tahun ke depan. Penulis melihat bahwa pada proses formulasi kebijakan publik yaitu penyusunan RPJMD di Kota Mojokerto berada dalam sistem politik dengan mengandalkan pada masukan (input) yang terdiri atas dua hal yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dari masyarakat baru bisa diwujudkan dan dinegosiasikan secara efektif melalui visi misi kepala daerah yang telah dijabarkan dalam program pembangunan lima tahun ke depan.

Actions (login required)

View Item