ISTANA WAPRESINA (2015) KEWENANGAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TIMUR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (306kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (295kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (251kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (340kB)
	Text (TINJAUAN) 5. BAB 2 TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (445kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 6. BAB 3 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (412kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (282kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (284kB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan "conceptual and statute approach".Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis terhadap Kewenangan Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah. Penelitian ini berorientasi pada upaya mengkaji bentuk pengawasan represif berupa klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkup Kabupaten/Kota. Adapun klarifikasi merupakan wewenang Gubernur yang dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan, sehingga penelitian diarahkan pada alasan penolakan terhadap produk hukum daerah yang dihasilkan Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi dan akibat hukum bagi Gubernur, Bupati/Walikota dan produk hukum daerah yang tidak dilakukan klarifikasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alasan penolakan terhadap produk hukum daerah yang harus dilakukan klarifikasi meliputi ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas, jangka waktu yang dibatasi dan keterlambatan Kabupaten/Kota dalam melakukan penyampaian produk hukum daerah kepada Gubernur. Sedangkan akibat hukum hanya dapat dikenakan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak mengindahkan mekanisme klarifikasi yaitu masing-masing berupa pengambilalihan wewenang oleh Menteri Dalam Negeri dan pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Gubernur. Khusus untuk produk hukum daerah yang tidak diajukan klarifikasi dinyatakan tetap sah dan berlaku.

Actions (login required)

View Item