ERRY SURYA BUANA (2015) KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (320kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (305kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (300kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (460kB)
	Text (TINJAUAN) 5. BAB 2 TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (394kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 6. BAB 3 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (544kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (291kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (329kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan "Conceptual, statute and historical approach". Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis terhadap Kedudukan Peraturan Menteri dalam pelaksanaan di lingkup Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Provinsi. Penelitian ini berorientasi pada upaya melakukan penelaahan secara mendalam mengenai Kedudukan Peraturan Menteri dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah provinsi. Permasalahan muncul ketika terjadi peralihan dari era sebelum otonomi daerah ke era otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sebelumnya berkedudukan sebagai Kantor Wilayah yang berarti merupakan Instansi Vertikal dari Pusat termasuk Departemen (Kementerian), kini beralih menjadi instansi yang terlepas dari Pusat, sehingga harus tunduk pada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri yang dikeluarkan menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk dalam hal norma hukum dan daya ikatnya, sehingga diarahkan pada pembahasan yaitu terkait karakteristik peraturan menteri dan legal standing dari peraturan menteri terhadap kewenangan Gubernur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik peraturan menteri bersifat regeling. Sedangkan legal standing dari Peraturan Menteri terhadap kewenangan Gubernur yaitu sebagai pedoman dalam rangka menyeragamkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai negara kesatuan dan gubernur melakukan kewenangan berupa pembinaan dan pengawasan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH. 10/15 Bua k
Uncontrolled Keywords:	Ministerial Regulation, Authority and regional autonomy
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM ERRY SURYA BUANA NIM031141074
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sukardi, Dr., S.H., M.H. 0027066102
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	10 Oct 2016 04:05
Last Modified:	17 May 2020 09:17
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39407
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item