MUNTASIR, 0912224453002 (2014) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-muntasir-37001-5.abst-i.pdf Download (33kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder1.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB) | Request a copy

Abstract

Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di luar pengadilan menjadi pilihan lain para pihak bersengketa, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Mediasi sebagai salah satu bentuk ADR merupakan proses damai dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator. Pengintegrasian mediasi kedalam proses peradilan telah diupayakan oleh Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2008). Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (PA) harus pula melalui proses mediasi, termasuk perkara perceraian yang mendominasi jumlah perkara yang diterima PA. Bertolak dari sini dirumuskan apakah hakikat mediasi terhadap perkara perceraian dan bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam perkara perceraian dan perkara pelengkapnya (accessoire) di PA dengan mengambil studi pada PA. Bangil, menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Studi yang dilakukan memperoleh simpulan hakikat mediasi dalam perkara perceraian di PA mempunyai peranan yang sangat penting, karena dapat mengembalikan keutuhan sebuah perkawinan dan menyelamatkan pemeliharaan anak serta keluarga besar dan harta bersama, dan Impelemantasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara perceraian akan memunculkan mediasi perkara pelengkapnya, seperti nafkah lampau (madliyah), nafkah dan maskan (tempat tinggal) serta kiswah (pakaian) dalam masa iddah, mut�ah, pengasuhan anak dan nafkah anak, serta masalah harta bersama. Apabila mediasi terhadap perkara perceraian berhasil mencapai kesepakatan, maka dengan mencabut perkaranya, sehingga perkara pelengkapnya tidak ada, namun jika perkara perceraian gagal dimediasi, maka perkara pelengkapnya harus pula dimediasi baik itu diajukan secara kumulasi, rekonpensi dan secara ex officio, serta secara terpisah.

Actions (login required)

View Item