DINA DESTYANA (2015) KEDUDUKAN HUKUM INDONESIA DALAM KONTRAK KARYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (219kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (253kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (204kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (270kB)
	Text (TINJAUAN) 5. BAB 2 TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (370kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 6. PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (333kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (245kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (163kB)

Abstract

Pemerintah Indonesia dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada di Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia tidak dapat dipungkiri berbagai memerlukan bantuan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia terutama investasi yang berkaitan dengan sumber daya alam sering kali menuai banyak masalah. Investasi atau biasa disebut dengan penanaman modal dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Salah satu cara pemerintah dalam rangka membangun kerjasama dibidang investasi pertambangan adalah dengan dilakukannya perjanjian penanaman modal asing dalam bentuk kontrak karya yang diatur didalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun disamping adanya kerjasama dengan didasarkan pada sebuah kontrak karya, Indonesia juga menjalin kerjasama secara bilateral dengan Negara asing dalam hal ekonomi. Kerjasama ini tertuang dalam Perjanjian Investasi Bilateral /Bilateral Investmen Treaty (selanjutnya disebut PIB). Permasalahan kali ini Pemerintah Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan PT.Newmont Nusa Tenggara (selanjutnya disebut PT.NNT). Hubungan kerjasama ini didasari dengan adanya sebuah kontrak karya. Namun seiring berjalannya waktu, PT.NTT menganggap bahwa Indonesia telah melanggar kesepakatan yang ada di dalam kontrak karya. Akibat dari berbeda pandangan ini PT.NTT mengajukan gugatan ke Arbitrase Internasional. Kebijakan larangan ekspor mineral tersebut dianggap tidak sesuai dengan Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itulah PT.NNT mengajukan gugatan kepada The International Center for the Settlement of Investment Disputes (selanjutnya disebut ICSID) karena menganggap pemerintah Indonesia telah wanprestasi. Akan tetapi, sebenarnya bagaimanakah kedudukan Indonesia dalam kontrak karya yang disamping itu ada perjanjian investasi bilateral yang mengikat Indonesia dengan Negara Belanda, dan apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia bagaimanakah akibatnya pada perjanjian investasi bilateral dan kontrak karya yang telah disepakati? Serta bagaimana kekuatan mengikat sebuah perjanjian investasi bilateral terhadap kontrak karya.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 56/15 Des k
Uncontrolled Keywords:	Contract of Work, Bilateral Investment Treaty, Position of Indonesia.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM DINA DESTYANA NIM031224253043
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Agus Widyantoro NIDN0011086205
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	23 Oct 2016 18:11
Last Modified:	04 Mar 2020 03:50
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39554
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item