Sun Yen Suhendro (2015) Pengalihan Hak Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (581kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (594kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (781kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (951kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB 3 RERANGKA KONSEPTUAL.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (764kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7. BAB 4 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (931kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 8. BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (886kB) | Request a copy
	Text (BAB 6) 9. BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (634kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (581kB)
	Text (LAMPIRAN) 11. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (706kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 1994 mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 97 A Tahun 1994 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara. untuk Mengadakan inventarisai atas tanah-tanah. Pemilik dan luas tanah yang terdapat di Desa/Kelurahan yang dikuasai/dipelihara atu digunakan oleh seseorang dan masih berstatus sebagai Tanah Negara dengan Pemberian Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan bangunan/tanaman diatas Tanah Negara, Regulasi mengenai Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara belum jelas mengenai kewenangan dan keabsahan bagi pemilik Surat Keterangan tersebut. Serta apakah dapat dilakukan pengalihan terhadap Surat Keterangan tersebut, dikarenakan kurangnya penjelasan lebih lanjut pada Peraturan yang mengatur mengenai Surat Keterangan. Sehingga perlu dikaji mengenai Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara dan Pengusahaan Pertambangan yang dilakukan pada Obyek Surat Keterangan tersebut .

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK. 68-15 Suh p
Uncontrolled Keywords:	State Land, Certificate, Mining
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Sun Yen Suhendro NIM031314253016
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Eman Ramelan NIDN0025075909
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	21 Oct 2016 21:45
Last Modified:	26 May 2020 14:19
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39601
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item