Hamim Tohari, 031043015 (2012) KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) DALAM PENGELOLAAN INDUSTRI HULU MIGAS DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) 1.pdf Download (322kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2015-toharihami-37511-thb08-1-1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kontrak di bidang minyak dan gas bumi telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan saat ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi pada zaman Hindia Belanda adalah Indische Mijn Wet (IMW). Industri migas merupakan industri yang pada modal (high cost), padat teknologi (high technology), padat resiko (high risk). Karena sifatnya yang demikian, maka meskipun kekayaan migas merupakan milik negara, pengusahaan migas selalu dilakukan melalui kerjasama dengan kontraktor untuk berbagi resiko. Prinsip-prinsip kerjasama di dalam sistem konsesi secara umum adalah sebagai berikut : (1) Kepemilikan sumberdaya minyak dan gas bumi dihasilkan berada di tangan kontraktor (mineral right). (2) Kontraktor diberi wewenang penuh dalam mengelola operasi pertambangan (mining right). (3) Dalam batas-batas tertentu, kepemilikan aset berada di tangan kontraktor. (4) Negara mendapatkan sejumlah royalti yang dihitung dari pendapatan kotor. Ke lima, kontraktor diwajibkan membayar pajak tanah dan pajak penghasilan dari penghasilan bersih. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apa karakteristik Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract)? (2) Apa klausul Kontak Kerja Sama (Production Sharing Contract) memberikan keuntungan bagi para Pihak?. Tujuan dari penulisan ini adalah ; (1) Untuk menganalisis karakteristik Kontrak Bagi Hasil atau PSC (Production Sharing Contract) (2) Untuk menganalisis Klausula-klausula penting dalam sistem Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract). Pendekatan masalah yang digunakan adalah conceptual and statute approach. Pendekatan undang-undang (statute approach) dalam penelitian PSC beranjak dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Perundang-udangan yang ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Pertamina ditempatkan sebagai operator. Tugas sebagai regulator dan pemangku Kuasa Pertambangan diserahkan kepada institusi baru yaitu Badan Pelaksana Migas (BP Migas) yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). (2) Peralihan regulasi dari UU No.8 tahun 1971 ke UU No.22 tahun 2001 (UU Migas) memiliki karakteristik ketidakberpihakan pemerintah pada pemenuhan energi domestik. (3) UU Migas tidak memberikan jaminan hukum bagi berlanjutnya Kontrak Bagi Hasil model Indonesia (Indonesian Production Sharing Contract/PSC) dengan ketentuan perpajakan dimana hal ini yang mengakibatkan menurunnya kegiatan kontraktor PSC yang lama serta sedikitnya minat kontraktor PSC yang baru. (4) Pelaksanaan kontrak PSC terutama menyangkut nilai cost recoverable yang terdiri dari insentif dan cost recovery.

Actions (login required)

View Item