Erma Rospita (2015) Wewenang Dan Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Proyek Merr Ii Surabaya). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (222kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (248kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (200kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (340kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II WEWENANG LEMBAGA PERTANAHAN ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (395kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PERTANAHAN ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (353kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (189kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (269kB)

Abstract

Penelitian berjudul wewenang dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Proyek MERR II Surabaya), dengan permasalahan yang dibahas apa wewenang Lembaga pertanahan atas pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan bagaimana tanggung jawab lembaga pertanahan atas pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Wewenang Lembaga pertanahan atas pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum termasuk wewenang atribusi yaitu kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan yang bersumber langsung dari undang-undang. Wewenang Lembaga pertanahan di antaranya mewakili pemerintah, mengadakan hubungan hukum dengan pemegang hak atas tanah yang dilepaskan, mengadakan musyawarah mengenai besarnya ganti kerugian dengan pemegang hak, menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. Tanggung jawab lembaga pertanahan atas pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jika mengakibatkan timbulnya kerugian, maka Lembaga pertanahan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, meskipun yang melakukan perbuatan adalah para anggota Lembaga Pertnahan. Susunan keanggotaan pelaksanaan Pengadaan tanah ditetapkan oleh ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang berunsurkan paling kurang pejabat yang membidangi urusan pengadaan Tanah di lingkungan kantor Wilayah BPN; Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan; camat setempat pada lokasi Pengadaan tanah; dan Lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi pengadaan tanah.

Actions (login required)

View Item