Bagus Teguh Santoso (2015) Upaya Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Korupsi Dan Atau Pencucian Uang Dalam Kepailitan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (337kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (225kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (202kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (528kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEDUDUKAN HUKUM SITA PIDANA TERHADAP HARTA BOEDEL PAILIT ATAS KREDITOR SEPARATIS YANG DIJAMINKAN DAN KEMUDIAN DEBITOR DINYATAKAN PAILIT.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (759kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KURATOR KETIKA HARTA PAILIT DISITA PIDANA KARENA INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ATAU PENCUCIAN UANG.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (907kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (248kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (345kB)

Abstract

Konflik kewenangan penyitaan yang terjadi antara penyidik Kepolisian, Kejaksaan, KPK dengan Kurator terjadi karena norma dalam Pasal 39 ayat 2 KUHAP dan Pasal 31 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang sama-sama memiliki kewewenangan secara atribusi. Mengatur kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan. Konflik yang terjadi tidak hanya secara normatifnya tetapi juga secara teori dan konsep hukumnya, yaitu penyitaan pidana berdasar pada penetapan dan penyitaan kepailitan berdasarkan putusan. Dalam asset recovery menurut konsep pidana sekalipun, penyitaan yang dilakukan harus berdasar pada putusan pengadilan meskipun secara in absentia, karena fokusnya pada in rem (kebendaan).Artinya segala tindakan penegak hukum harus berdasar pada kewenangan dan dilalui secara prosedural, bukan berarti karena kekhususan sifatnya (serious crime) tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang dapat mengesampingkan prosedur hukum yang ada (didahulukan). Dengan demikian apabila rambu tersebut dipatuhi, maka dalam menjalankan penyitaannya tidak terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (pressumption of innocence). Karena Indonesia sebagai negara hukum, dalam menjalankan penegakkan hukum harus berdasar pada hukum positif, apabila terjadi penyalaghunaan kewenangan (detournement de pouvoir) dan atau sewenang-wenang (wellekeur) khususnya upaya paksa (penyitaan) yang menimbulkan maladministrasi. Bagi subjek hukum yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan praperadilan untuk meminta pertanggungjawaban hukum secara kelembagaannya dan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap individunya. Dalam perkara antara kurator dari PT. Sinar Central Rejeki (SCR) dengan penyidik dari Bareskrim Mabes Polri Putusan Mahkamah Agung No No 157 K/Pdt.Sus/2012, teknis yuridis yang paling efektif penyelesaiannya adalah kordinasi penyidik dengan kurator untuk memasukkan objek sita pidana kedalam harta boedel pailit debitor, posisinya sebagai kreditor preferen.

Actions (login required)

View Item