Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik Repository

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik

Arief Aditya Lukman (2015) Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (284kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (277kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (267kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (268kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II LEMBAGA YANG BERWENANG MENYELESAIKAN SENGKETAINFORMASI PUBLIK.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (568kB) \| Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 JUNCTO UNDANG UNDANG ....pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (405kB) \| Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (186kB) \| Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (273kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (197kB) \| Request a copy

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sejalan dengan perkembangan zaman maka perkembangan urusan publik semakin kompleks dan beragam. Informasi publik tersebut sangat dibutuhkan oleh warga negara untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan potensi hidup setiap warga negara. Informasi ekonomi, sosial, politik, dan hukum merupakan informasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap warga negara karena dengan informasi tersebut warga negara dapat mengetahui mengembangkan potensi untuk mempertahankan hidup mereka.Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemberian informasi publik terkadang adanya pemasalahan bahwa badan publik yang memiliki informasi publik tidak memberikan informasi publik atau memberikan informasi publik tidak sesuai harapan dari pemohon informasi sehingga berdampak ketidakpuasan pemohon informasi. Hal tersebut menimbulkan Sengketa Informasi Publik. Sengketa Informasi Publik diselesaikan pada tahapan melalui Komisi Informasi dengan cara Mediasi dan Adjudikasi Nonlitigasi. Penyelesaian olehKomisi Informasi tersebut terkadang tidak memuaskan para pihak sehingga terdapat keberatan atas putusan komisi informasi. Atas keberatan putusan komisi informasi tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal tersebut sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan kewenangankepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa informasi.

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK-2 TH 32/15 Luk k

Uncontrolled Keywords:

Peradilan Tata Usaha Negara; Sengketa

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum

Creators:

Creators	NIM
Arief Aditya Lukman	NIM031043113

Contributors:

Contribution	Name	NIDN / NIDK
Thesis advisor	Tatiek Sri Djatmiati	NIDN0006035004

Depositing User:

Nn Husnul Khotimah

Date Deposited:

21 Oct 2016 19:53

Last Modified:

26 May 2020 10:39

URI:

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39641

Sosial Share:

Actions (login required)

View Item