ALDE NILA BERLIANTI AKNI, 091324253013 (2016) PENERAPAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (FULLTEXT) 111. 39727-ilovepdf-compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (ABSTRAK) 112. 39727-ilovepdf-compressed.pdf Download (47kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon dan tanggapan PNS di lingkungan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap penerapan sistem penilaian prestasi kerja PNS, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan sistem penilaian prestasi kerja PNS dan untuk mengetahui dampak penerapan sistem tersebut terhadap kinerja PNS di Biro Humas dan Protokol. Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif yaitu metode yang berusaha menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan data dan fakta yang tampak, dalam hal ini adalah penerapan sistem penilaian prestasi kerja PNS di Biro Humas dan Protokol. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan yaitu teknik wawancara. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Bagian PPI, Kepala Bagian Protokol, Kepala Bagian Media dan Dokumentasi, Kepala Sub- Bagian Tata Usaha serta staf di Biro Humas dan Protokol. Hasil penelitian menggambarkan bahwa respon dan tanggapan PNS di Biro Humas dan Protokol bermacam-macam, ada yang menanggapi dengan positif negatif tergantung dari pemahaman masing-masing PNS mengenai sistem penilaian prestasi kerja PNS. Faktor pendukung dalam penerapan sistem ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan peran dari pimpinan. Faktor penghambat dalam penerapan sitem penilaian prestasi kerja PNS adalah kurangnya sosialisasi, belum berjalannya sistem remunerasi yang merupakan reward dari hasil penilaian dengan sistem tersebut serta belum adanya fungsi khusus dari SKPD terkait yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Organisasi. Sedangkan dampak penerapan sistem tersebut terhadap kinerja PNS di Biro Humas dan Protokol belum terlihat secara signifikan, dikarenakan penerapan sistem penilaian ini masih berjalan satu tahun sehingga belum ada alat ukur keberhasilannya, hal tersebut akan dilakukan dalam tahap evaluasi sistem. Saat ini masih dalam tahap uji coba. Saran yang penulis berikan adalah Memaksimalkan peran pimpinan untuk memberikan penjelasan dan kontrol langsung kepada para staf serta mampu membagi habis tugas dan jabatan berdasarkan prinsip keadilan dan objektif, Mengoptimalkan fungsi SKPD pendukung yaitu BKD dan Biro Organisasi, dan Segera menerapkan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kemampuan daerah.

Actions (login required)

View Item