PUSPITA SETIYANINGSIH, 031111019 (2016) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN RESIMEN MAHASISWA DALAM BIDANG PERTAHANAN NEGARA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (348kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH.157-16 Set t.pdf Restricted to Registered users only Download (925kB) | Request a copy

Abstract

Pertahanan negara merupakan amanat konstitusi Republik Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 dikemukakan sejumlah tujuan negara, yang salah satunya adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) yang terbagi menjadi tiga unsur yaitu komponen utama (TNI), komponen cadangan (warga negara) serta sarana dan prasarana nasional. Salah satu unsur dari komponen cadangan tersebut adalah Resimen Mahasiswa (Menwa) yang merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pembahasan dalam artikel ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan conceptual approach dan statute approach. Pertama, skripsi ini akan membahas bagaimana fungsi pemerintah dalam pertahanan negara, dimana tujuan negara Indonesia salah satunya adalah membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, akan dijabarkan bagaimana konsep dan komponen pertahanan Negara Republik Indonesia. Ketiga, posisi Menwa sebagai salah satu unsur pertahanan dan komponen pendukung dalam pertahanan Negara Republik Indonesia. Sebagai salah satu komponen pertahanan negara yang temasuk dalam kategori rakyat terlatih, Menwa senantiasa melakukan pembinaan terhadap anggotanya melalui pola pendidikan yang berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari pengertian, tugas dan fungsi pokok menwa merupakan salah satu bagian dari komponen mobilisasi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi. Dapat dikemukakan bahwa kedudukan Menwa sebagai kekuatan sipil pertahanan negara menempatkan posisinya sebagai Komponen Pendukung dalam Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesia, sehingga seorang anggota Menwa mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan baik sebagai perseorangan maupun sebagai organisasi. Patut menjadi perhatian adalah belum adanya payung hukum yang mengatur bagaimana Menwa menjalankan tugasnya tersebut. Menwa harus mempunyai dasar hukum minimal Peraturan Pemerintah seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dijelaskan bahwa tentang komponen cadangan dan pendukung dilaksanakan melalui undang-undang.

Actions (login required)

View Item