Lilik Pudjiastuti, S.H., MH (2005) PENATAAN DAN PENGENDALIAN REKLAME DI PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA MELALUI MEKANISME PERIZINAN. UNIVERSITAS AIRLANGGA. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2008-pudjiastut-6612-lp6008-k.pdf Download (355kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-res-2008-pudjiastut-6612-lp6008-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute and conceptual approach. Melalui pendekatan demikian, dalam penelitian ini dilakukan kajian secara kritis terhadap pengaturan dan penataan tentang reklame di wilayah kota Surabaya. Penelitian ini berorientasi pada upaya melakukan penelaahan secara mendalam tentang ketentuan hukum dalam penyelenggaraan reklame. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat secara teoritik maupun secara praktis. Manfaat teoritis penelitian ini berkaitan dengan Pengembangan Hukum Perizinan dan Hukum Administrasi (pemerintahan). Sedangkan manfaat praktis penelitian ini berkenaan dengan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat dan aparat pemerintah dalam penataan dan penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya. Penelitian ini berkaitan dengan masalah penataan dan penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya. Seperti diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan adanya asas penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Berdasarkan asas-asas tersebut penerbitan izin dibedakan menjadi izin daerah dan izin pusat. Pengaturan dan penyelenggaraan reklame sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan suatu kewenangan otonomi yang didasarkan pada pelaksanaan asas desentralisasi, oleh karena itu pengaturan dan penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Nomor 22 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraaan Reklame di Kota Surabaya. Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dirumuskan bahwa setiap penyelenggaraan reklame harus memiliki izin reklame dan setiap penerbitan izin akan dikenakan pajak reklame. Namun pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Beberapa hal yang menyebabkan ketentuan ini tidak optimal adalah : Adanya perbedaan instansi yang memberikan izin reklame, yaitu Dinas Pendapatan Daerah yang menetapkan izin reklame yang bersifat insidentil dan Dinas Bangunan yang menetapkan izin reklame yang berisfat permanen. Perbedaan kelembagaan ini membawa konsekwensi terhadap prosedur perolehan izin reklame. Selain mengenai kelembagaan, substansi yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan penetaan reklame adalah tentang penegakan hukum. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 banyak mengatur masalah pajak reklame dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak reklame. Sedangkan pengaturan tentang substansi izin diatur dalam Keputusan Walikota, sehingga pelanggaran terhadap izin tidak dapat dikenai sanksi karena Keputusan Walikota tidak boleh memuat substansi penegakan hukum, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item