Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M (2006) IMPLEMENTASI ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT 2004 PADA REGULASI BIDANG PERDAGANGAN YANG DIBERLAKUKAN OLEH DALAM KERANGKA UU NO. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. UNIVERSITAS AIRLANGGA. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2008-purnawanty-6835-lp4308-t.pdf Download (517kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-res-2008-purnawanty-6835-lp7408.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan kesepakatan AFTA yang berkaitan langsung dengan potensi perdagangan di Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Jawa Timur pada khususnya, menganalisa implementasi kesepakatan AFTA di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Timur pada khususnya, menjelaskan peran dan kontribusi Pemerintah Daerah dalam implementasi kesepakatan AFTA, mengidentifikasi peluang yang diperoleh dan kendala yang dihadapi dunia bisnis dengan diterapkannya AFTA di Jawa Timur, dan mencari solusi yang tepat bagi maksimalisasi potensi bisnis di wilayah Jawa Timur sehubungan dengan diterapkannya AFTA . Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dipergunakan adalah yuridis empiris, yaitu meneliti aspek yuridis pada permasalahan empiris. Ranah penelitian ini adalah tataran empiris yang mempertanyakan implementasi, untuk itu penggalian bahan penelitian diarahkan pada perolehan wujud implementasi kesepakatan AFTA dalam peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembentukan ASEAN pada awalnya sangat diwarnai dengan motivasi politik, yaitu sebagai cara bagi kelima negara pendiri ASEAN untuk mempersatukan diri karena kedekatan geografis, historis, dan kesamaan tujuan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Baru pada KTT ASEAN di Bali pada tahun 1976 diletakkan skenario peningkatan kerja sama regional melalui kerja sama ekonomi, The ASEAN Industry Cooperation (AICO) Scheme adalah program kerja sama bidang industri di kawasan ASEAN terbaru yang dijalankan untuk meningkatkan aktifitas industri dan manufaktur di kalangan perusahaan-perusahaan yang berbasis di ASEAN. Pengaturan tentang akses pasar terhadap AICO Product berdasarkan the AICO Scheme. the AICO Scheme pada intinya mengupayakan peningkatan kinerja di sektor industri dan manufaktur di kawasan ASEAN. Indonesia telah melibatkan diri dengan membangun the AICO Arrangment sebanyak 50 perjanjian di antara 129 perjanjian yang ada dalam naungan the AICO Scheme. Mengingat tidak terdapat pengaturan AFTA yang khusus tentang perdagangan maka implementasi secara regional pun tidak tersedia. Sejauh ini, pelaku usaha nasional yang memanfaatkan proyek AICO adalah perusahaan nasional berskala besar, mempunyai jaringan produksi dan pemasaran internasional, dan mempunyai parent, dan bergerak pada sektor industri yang pada umumnya dimiliki oleh setiap negara.

Actions (login required)

View Item