Nur Basuki Minarno (1998) FUNGSI DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PEMERIKSAAN TAMBAHAN. Fakultas Hukum, Surabaya. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (183kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (966kB) | Request a copy

Abstract

Wewenang pemeriksaan tambahan pad a aparat kejaksaan diberikan berdasarkan Undang-undang Nomorr 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Repubik Indonesia. Wewenang pemeriksaan tambahan mempunyai pengertian yuriidis yang berbeda dengan penyidikan lanjutan, meskipun tujuan yang sama yaitu menyempurnakan Berita Acara Penyidikan. Pada pemeriksaan tambahan , jaksa mempunyai kewenangan t erbatas sesuai Pasa1 27 Undang undang Nomor 5 Tahun 1991. Sedangkan penyidikan lanjutan , yang berlaku pada masa H.I.R., jaksa mempunyai kewenangan yang sama .dengan penyidik. Fungsi dan wewenang kejaksaan dalam pemeriksaan tambahan yang di ber i kan undang-undang sering kali tidak sama dengan terjadi dalam praktek. Ketidaksamaan tersebut diakibatkan faktor aparat penegak hukumnya , faktor peraturan perundang-undangan, serta factor komunikasi/koordinasi dll. (Mohon Abstrak selanjutnya lihat langsung ke Laporan Penelitian )

Item Type:	Other
Additional Information:	KKB KK-2 345.05 Fun
Uncontrolled Keywords:	Wewenang Kejaksaan; Terpidana
Subjects:	K Law
Divisions:	Unair Research > Non-Exacta
Creators:	Creators NIM Nur Basuki Minarno UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor UNSPECIFIED UNSPECIFIED
Depositing User:	Fahimatun Nafisa Nafisa
Date Deposited:	06 Oct 2016 04:21
Last Modified:	06 Oct 2016 04:21
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/41443
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item