Moh Nasih, Dr., SE., MT., Ak and Puput Tri Komalasari, SE., M.Si., MM (2013) FINANCIAL RESOURCE SHARING MODEL DALAM PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN BERBASIS KEWILAYAHAN. Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2014-nasihmoh-36386-abstrak.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (HALAMAN DEPAN) gdlhub-gdl-res-2014-nasihmoh-32918 HLMN DPN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB 1-4) gdlhub-gdl-res-2014-nasihmoh BAB 1-4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-res-2014-nasihmoh BAB 5-7-min.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) gdlhub-gdl-res-2014-nasihmoh DAPUS LMPR.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pembiayaan kesehatan oleh pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan. Sumber pendanaan untuk pelayanan kesehatan berasal dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Disisi lain, pelayanan publik secara langsung diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota namun kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang ’tidak memiliki’ penduduk dan tidak terlibat langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Adanya disparitas kapasitas fiskal antar Pemerintah Kabupaten/Kota menuntut peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam bentuk subsidi silang atau finansial resource sharing. Penelitian ini bertujuan untuk merancang financial resource sharing model antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sampel penelitian ini adalah Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah Kabupaten/Kota terbanyak di Indonesia dengan keragaman karakteristik penduduk dan kapasitas fiskal yang berbeda-beda. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan obyek penelitian berupa kebijakan pengelolaan keuangan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penelitian ini direncanakan selama 2 tahun. Rancangan penelitian tahap pertama meliputi studi literatur, penggalian data sekunder dan primer serta perancangan model berdasarkan hasil studi literatur dan data-data yang telah dikumpulkan. Pada tahap kedua dilakukan simulasi atas model yang telah dirancang serta melakukan penggalian data primer dan sekunder dalam rangka updating kebijakan pengelolaan keuangan terkait dengan pelayanan kesehatan terlebih lagi setelah diterapkannya PT Askes sebagai BPJS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat disparitas kemampuan fiskal yang cukup besar antara Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan terdapat perbedaan kemampuan fiskal dan kebutuhan fiskal yang cukup beragam antar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan studi literatur dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, alokasi anggaran bidang kesehatan, dan efisiensi belanja. Berdasarkan kajian literatur tersebut, financial resource sharing model yang dirumuskan dalam penelitian ini mempertimbangkan aspek celah fiskal kesehatan. Celah fiskal kesehatan dihitung dari selisih antara kebutuhan daerah terhadap pelayanan kesehatan (healthfiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Kapasitas fiskal yang dipertimbangkan dalam perhitungan resource sharing model ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Cukai, sedangkan kebutuhan fiskal bidang kesehatan dipengaruhi oleh jumlah belanja kesehatan, jumlah penduduk miskin non kuota dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian tahap pertama ini adalah masih terdapat ketimpangan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Jawa Timur.Ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan ruang fiskal dan kemampuan keuangan daerah di masing-masing Kabupaten/Kota dalam membiayai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.Celah fiskal bidang kesehatan merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan nilai financial resource sharing antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Actions (login required)

View Item