Yeni Nurhidayati, 040016913 (2006) EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT MENGUKUR KINERJA DALAM INSTANSI PEMERINTAH ( Studi Kasus Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-nurhidayat-971-a_30_06.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text (fulltext) 4272.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Dalam mengukur keberhasilan maupun kegagalan suatu kinerja dari Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai instansi pemerintah saat ini sulit untuk dilaksanakan secara objektif meskipun telah ada suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja ini lebih ditekankan pada kemampuan dari instansi pemerintah dalam menyerap anggaran, artinya Dinas Perikanan dan Kelautan dinyatakan berhasil melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya apabila telah menyerap seratus persen anggaran yang disediakan tanpa memperhatikan seberapa jauh dampak yang dicapai dalam pelaksanaan program. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002, untuk membandingkan pelaksanaan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja dengan sistem anggaran tradisional dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja. Peneliti mengambil kasus pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Di dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode: survey lapangan, observasi lapangan yang terdiri dari observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori yang ada. Penyusunan dan pelaksanaan APBD Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2004 adalah kali pertama digunakannya pendekatan kinerja sesuai dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 sebagai pedoman pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2004 akuntabilitas Dinas masih hanya berfokus pada sisi pengelolaan keuangan daerah. Pelaporan keuangannya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran dan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item