Raditya Khrisna, 071211131014 (2016) ANALISIS KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (508kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FIS.AN.36-16%20Khr%20a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan tentang keefektifan instrumen kebijakan penataan toko swalayan di Kota Surabaya yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui lebih dalam mengenai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Selanjutnya teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan penataan toko swalayan di Kota Surabaya sejauh ini tidak efektif. Hal tersebut diketahui dari lima kriteria yang digunakan dalam penilaian keefektifan instrumen kebijakan. 1) Kepatuhan para pelaku usaha toko swalayan terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 masih rendah. 2) Pelaksanaan pengawasan yang tidak terstruktur dengan baik membuat pengawasan yang selama ini dilakukan menjadi lemah. 3) Penegakan peraturan yang telah dilakukan tidak mampu membuat pelaku usaha toko swalayan patuh pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014. 4) Instrumen kebijakan ini tidak berhasil membuat pelaku usaha toko swalayan menjadi patuh pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014. Selanjutnya, satu kriteria yang menunjukkan instrumen kebijakan penataan toko swalayan di Kota Surabaya sudah efektif yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan. Pihak pelaku usaha toko swalayan, pedagang usaha kecil sejenis, legislatif dan juga pelaksana kebijakan sudah mengetahui secara jelas tujuan dari kebijakan penataan toko swalayan yang selama ini diimplementasikan.

Actions (login required)

View Item