Amira Paripurna, SH., LL.M and Didik Endro Purwoleksono, Prof. Dr., SH., MH (2011) Model kebijakan penyadapan berdimensi Hak Asasi Manusia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)

Preview

Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2013-paripurnaa-27367-lp.45-13-m.pdf Download (545kB) | Preview

Abstract

Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia memiliki dua aspek yang :wntradiktif. Di satu sisi, penggunaan metode penyadapan dalam proses penyidikan adalah sa penting karena dapat dengan mudah mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk preses pembuktian. Akan tetapi di sisi lain akan proses penyadapan yang dilakukan tanpa procedure pelaksanaan yang benar dapat berpotensi besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia terutama pada hak-hak privasi. Sebenarnya telah banyak pengaturan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal tata cara dan procedure melakukan penyadapan tetapi masih tersebar dalam beberapa produk perundangundangan, baik legeslasi ataupun regulasi. Semua peraturan tersebut dapat dikatakan masih bellum harmonis antara satu dengan lainnya sehingga sangat berpotensi terjadinya konflik antara norma-norma yang terkandung didalamnya. Akuntabilitas dan mekanisme control bagi para penegak hukum dalam menggunakan kewenangan dan mekanisme complain atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat adalah dua contoh perihal yang sangat signifikan berkaitan dengan penyadapan. Penelitian hokurn ini bertujuan untuk mencari formulasi yang terbaik bagi standard pelaksanaan dan penggunaan rnetode penyadapan yang berdasarkan pada hak asasi rnanusia.

Actions (login required)

View Item