Made Darma Weda, SH., MS (1995) KENDALA-KENDALA YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PROSES PEMASYARAKATAN DI L.P. KALISOSOK, SURABAYA. UNIVERSITAS AIRLANGGA. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2014-madedarmaw-35481-3.ringka--.pdf Download (401kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 10.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Peraturan yang dipergunakan dalam menjalani proses pemasyarakatan tersebar di berbagai peraturan, yaitu,(1). Gestichtenreglemen 19171 (2). Kitab Undang-Undang Hukum Pipana (KUHP); (3). Keputusan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi);(4). Kaputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pol. Pembinaan Narapidana/Tahanan; (5). Peraturan Menteri Kehakiman Republik indonesia No. M.OI-PV.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Babas (6). Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.N.04-UM.Ol.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan Tata, Tertib , (7). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.OI-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Menteri Kehakiman Republik Indonesia; (8). Keputusan Bersama Menteri kehakiman republik Manteri Perindustrian Republik Indonesia No.M.01-PK. 03.01 Tahun 1985 Nomor 425/M/SK/11/1985 tentang Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial Dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.

Actions (login required)

View Item