GOENAWAN, SH (1991) FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BESARNYA JUMLAH KOPERASI PEGAWAI NEGERI BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM. Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2014-goenawan-32467-6babi-i.pdf Download (190kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-res-2014-goenawan-32467-flli.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dari hBsil penelitian inl 6apat disimpulkan bBhwa poda UJnumnya para pengurus KPN yang tidak berstatus badan hukum tidak terpengaruh oleh kemanfaatan yang melekat pada Undong-Undang No. 12 Th. 1967. bahkan pema t uhan t e r-ha dap Undang-UndanF, tersebut diperhitungkan al,ansangat mengganggu kebcbasan pcngelolaan koperosi mereka, Beberapa keputusan penting diambil dengan cora sederhana, karena keputusan-keputuson yang tidok langsung menyangkut kepentingan anggota tidak di ambil dalam rapat anggoto. Salah Botu keputusan yang tidak dlambil dalam rapat anggote adalah keputusan mengenai tidak dimintanya status badan hukum bagi KPN mereka. Dalam kehidupan KH~ tersebut, ada pandangan bahwa KPN merupakon wadah usaho bersama pora pegowni negeri yang sudah saling kenaI, ooling percaya, dan saling memerlukan. Pandangan d emLki an perlu d Lper-tanankan , Untuk i tu, per-an pi mpi n a-i instansi yang bersangkutan diperluk!ln. disamping peninjauan kcmbal1 pasal-p~lSal Undang-Undang No. 12 Th, 1967 ben t anrr baden hukum dan pembagian sisa hasil usahe. Ieri hasl1 penetian tersebut timbul pertanysan, apakahterhadap koperBsikoperasi bukan KPN faktor-faktor itcrscbutH atas juge berpenRaruh secorD sarna ? Untuk mempcroleh jawaban, kir!lnya perlu diadakan pcnelitian.

Actions (login required)

View Item