ANGGUN YUSTIAWAN BASUKI, NIM. : 049514877
(2001)
ANALISIS KEUANGAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 1986/1987 -1997/1998 MENYONGSONG OTONOMI DAERAH TAHUN 2001.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Tuntutan reformasi untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani dalam kehidupan pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang bersih, bebas-KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme) dan berwibawa telah meruntuhkan orde baru yang selama 32 tahun berkuasa. Masyarakat Indonesia menginginkan pemerintah yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta bertanggung jawab kepada rakyat. Dampak dari reformasi ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan yang sangat penting adalah adanya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa dan aspirasi mereka, sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki wilayahnya.
Melalui sistem perencanaan pembangunan daerah, peranan dari pemerintah daerah akan semakin besar, bukan saja karena harus meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di daerah, tetapi juga karena perlu melayani sektor usaha swasta yang akan semakin meningkat kegiatannya di daerah. Adanya perubahan struktural yang menyangkut pembangunan daerah menuntut penyempurnaan berbagai kebijaksanaan secara bertahap peran pemerintah daerah akan semakin besar, sehingga daerah dituntut untuk lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Demikian pula daerah dituntut untuk meningkatkan kesiapan aparatur daerah dalam menghadapi masalah-masalah pembangunan yang lebih kompleks.
Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pembangunan daerah. Kemandirian keuangan di daerah dapat diukur dengan melihat derajat desentralisasi dan juga posisi fiskal yang ada pada daerah tersebut. Untuk merumuskan tingkat kesiapan daerah dalam usaha menuju otonomi maka analisis yang lebih layak dilakukan sesuai dengan kelengkapan dan kelayakan data serta alat analisisnya adalah analisis di bidang keuangan.
Actions (login required)
 |
View Item |
