YAHYA ROCHMAN, 040731035 (2010) ANALISIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN (Studi Kasus Bulan September 2006). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-rochmanyah-15849-a22010-k.pdf Download (352kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-rohmanmift-13216-kkbkk2-a.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB) | Request a copy

Abstract

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Atas dasar tersebut, Kantor atau Instansi Pemerintahan yang menggaji pegawai tetapnya wajib memotong, menyetor, dan melapor PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawainya setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Pada akhir tahun, instansi kembali melakukan penghitungan kembali atas PPh Pasal 21 pegawai tetapnya dan melaporkannya dalam SPT Tahunan. Secara teori dan menurut pada Prosedur Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, tidak mungkin adanya kesalahan dalam pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 apabila dilakukan dengan benar. Namun jika ada perbedaan yang signifikan, maka hal ini merupakan adanya indikasi adanya ketidakbenaran dalam Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan setiap bulan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk meminimalkan kesalahan dan bisa sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini ditekankan pada fenomena yang terjadi dalam dunia nyata sehingga metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperlukan diperoleh dari sumber intern Dinkes, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 yang telah dilaksanakan oleh Dinkes dengan Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh pihak Dinkes dan diperbandingkan dengan perhitungan penulis yang berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan No.15/PJ/2006, terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah PPh terutang setahunnya ataupun sebulan. Dalam hal ini penulis mengambil contoh perhitungan PPh Pasal 21 salah satu Pegawai Tetap Dinkes Golongan 3. Dari perhitungan tersebut didapat hasil yaitu, PPh Pasal 21 sebulannya Rp. 31.533, sedangkan pada perhitungan yang dilakukan oleh pihak Dinkes adalah sebesar Rp. 71.775. Dapat dilihat adanya selisih sebesar Rp. 40.242. Untuk pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 15/PJ/2006. Hanya pada lingkungan PNS khususnya PNS Dinkes terdapat tambahan formulir LP2P untuk Pelaporan PPh Pasal 21 terutangnya. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Dinkes kurang tepat dalam menerapkan penghitungan PPh Pasal 21, dalam artian tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.15/PJ/2006. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu Bendahara Gaji Dinkes harus memahami penghitungan PPh Pasal 21 secara tepat dan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Pemahaman mengenai masalah pajak jangan dibatasi pada Undang-Undang perpajakan saja, tetapi juga Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edran Dirhen Pajak yang update sehingga tidak kehilangan jejak mengenai ketentuan perpajakan serta menerapkannya secara benar untuk menghindari adanya kesalahan penerapan peraturan perpajakan.

Actions (login required)

View Item