A. Syahrondy, 071414453005 (2016) RELASI AKTOR POLITIK DALAM KEKUASAAN DI BANGKALAN (Studi Analisis Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (439kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) TP.04-16 Sya r.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relasi kekuasaan para aktor dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mencoba mengungkap dua hal pokok dalam relasi kekuasaan tersebut: pertama, bagaimana relasi para aktor politik yang terlibat dalam penyusunan Perda. Kedua, siapa aktor yang mendominasi dalam proses penyusunan Perda pilkades di kabupeten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Penulis ingin mengungkap lebih dalam lagi tentang hal yang masih belum diketahui terkait relasi kekuasaan dalam proses penyusunan Perda pilkades di Bangkalan. Data penelitian ini diperoleh melalui wawanca mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang terjadi adalah 1) relasi antara aktor eksekutif dengan aktor legislatif, 2) relasi kepala desa dengan aktor eksekutif, 3) relasi aktor legislatif dengan LSM, dan 4)relasi aktor legislatif dengan kepala desa. Relasi yang mereka bangun adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Relasi mereka sudah didesain semenjak Fuad Amin menjadi Bupati Bangkalan selama dua periode. Relasi yang dibangun bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan aktor eksekutif yang sekarang, yakni Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. Kemudian dominasi dalam penyusunan Perda No 1 Tahun 2015 didominasi oleh aktor eksekutif. Hal tersebut terjadi karena hak inisiatif penyusunan Perda dimiliki oleh aktor eksekutif serta relasi yang sudah dibangun antara pihak eksekutif dan kepala desa di Bangkalan.

Actions (login required)

View Item