M. Miftakhul Khayri Kusuma, 071414453008 (2016) MANAJEMEN POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PENYELENGGARAAN INDUSTRIALISASI MIGAS. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (FULLTEXT) TP.09-16 Kus m.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Studi ini dimaksudkan untuk memahami dan mengkaji peran pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan industrialisasi migas, Dalam banyak kasus, kegiatan pertambangan jamak diiringi dengan konflik. Maka dari itu negara akan berupaya maksimal menciptakan situasi kondusif untuk mendukung industrialiasi migas, terlebih lagi adanya potensi kontribusi besar yang dapat diperoleh darinya. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bojonegoro, dimana di wilayah ini terdapat Lapangan Banyuurip yang merupakan salah satu aset utama migas nasional. Ladang minyak ini mampu menopang sekitar 20% produksi minyak nasional. Namun, karena keterbatasan kemampuan negara, maka eksploitasi ladang migas ini dilakukan melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS). Untuk itulah Kabupaten Bojonegoro menjadi sebuah obyek penelitian yang cukup merepresentasikan kondisi kontrak kerja sama pertambangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam sebagai upaya pengumpulan data. Subyek yang diambil adalah aparatur pemerintah daerah, perangkat desa, dan elit masyarakat di sekitar lokasi industri migas. Manajemen politik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan industrialisasi migas adalah menganalisis permasalahan dasar, merumuskan aspek antisipatif, mendirikan kecamatan baru, mengamankan simpul-simpul elit dengan berbagai jatah pekerjaan maupun CSR, memberi jatah beras tiap bulan bagi warga terdampak, dana pendidikan bagi siswa usia SMA, penempatan aparat keamanan di sekitar lokasi proyek, memanfaatkan kerusuhan di lokasi proyek untuk menekan perusahaan agar mau membuka akses bagi pemerintah daerah,, dan membentuk persepsi publik melalui media massa. Sedangkan kontribusi industrialisasi migas di Kabupaten Bojonegoro adalah pertama, bagi pemerintah Kabupaten yaitu berupa perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Participating Interest (PI). Kedua, bagi pemerintah desa adalah program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Actions (login required)

View Item