ANDBY HERMAWAN, 030111137 U
(2005)
PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP ISTERI DAN ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT PP NO 10 TAHUN 1983 YANG BERAGAMA ISLAM.
Skripsi thesis, AIRLANGGA UNIVERSITY.
Abstract
Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut Undang -Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sejalan dengan prinsip yang dianut o1eh hukum islam, walaupun suaml mempunyai kewenangan untuk menceraiakan isterinya namun kewenangan itu bukanlah kewenangan yang boleh dipergunakan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya boleh dipergunakan oleh suami sebagai jalan terakhir yang tidak dapat diselesaikan lagi bagi kebaikan rumah tangga mereka sehingga telah nyata benar bagi suami isteri bahwa bercerai lebih baik dari pada harus meneruskan rumah tangga yang tidak patut dipertahankan. Apabila terjadi perceraian maka hak dan kewajiban suami isteri itu putus dengan sendirinya. Namun selama masa iddah isteri masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya berbeda dengan seorang Pegawai Negeri Sipil. yakni apabila terjadi perceraian maka suami menafkahi isteri hingga si isteri akan kawin lagi, dan mendapat biaya penghidupan dari pembagian gaji suami.
Actions (login required)
 |
View Item |
