I GUSTI AYU DEVI SAVITRI, 039914848 (2005) BAGI HASIL ATAS DANA YANG BERSUMBER DARI SUMBER DAYA ALAM Analisis Terbadap Uadang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Skripsi thesis, AIRLANGGA UNIVERSITY.

Preview

Text (ABSTRACT) AN 33-05 Saw b.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Terdapat celah hukum pada peraturan perundangan yang mengatur Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Dana reboisasi. Celah hukum tersebut, terdapat pada Pasal 14 huruf b dan PasaI 16 Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat Dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa Dana Reboisasi masuk dalam komponen Dana Bagi Hasil, namun tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut, berapa Persentase bagian lmtuk Pemerintab Daerah Propinsi. Namun dalam aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi pada PasaI 11 disebutkan setiap tahun Pemerintah Daerah Propinsi Penghasil mengkoordinasikan pengusulan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari KabupateniKota kepada Menteri untuk mendapatkan alokasi Dana Reboisasi dari Bagian 40% . (Bagian 40% tersebut, menurut PasaI 16 Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 adalah bagian daerah yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten/Kota penghasil).

Actions (login required)

View Item