SUTRISMIATI, 079615350
(2002)
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 03 TAHUN 1999 TENTANG PENATAAN LOKASI USAHA DAN PEMBINAAN USAHA PKL (STUDI KEEFEKTIFAN IMPlEMENTASI KEBIJAKAN DITINJAU DARI POLA INTERAKS1 SUATU SISTEM KEBIJAKAN).
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Salah satu problem penting yang dihadapi kota Surabaya adalah tumbuh pesatnya sektor informal pedagang kaki lima yang keberadaannya telah membawa dampak negatif pada ketertiban, kemacetan, kebersihan, serta keindahan kota karena lokasi yang dipergunakan untuk kegiatan adalah bukan diperuntukkan untuk usaha.
Pemerintah kota Surabaya banyak mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi problem tersebut dan banyak pula diadakan penelitian tentang implementasi kebijakan. Tetapi fokus penelitian ini adalah untuk menilai tingkat keefektifan pelaksanaan implementasi khususnya SK. No. 03 tahun 1999 tentang Penataan Lokasi Usaha dan Pembinaan Usaha PKL dilihat dari pola interaksi antar unsur-unsur atau komponen dalam sistem kebijakan yaitu unsur kebijakan SK. tersebut, unsur pelaku kebijakan yang terdiri dari aparat Birokrasi dan kelompok sasaran PKL dari PKL Binaan maupun Non Binaan dengan mengambil sampel di lokasi PKL JI. Raya Nginden dan PKL JI Tunjungan dengan penyebaran sejumlah kuisioner pada PKL dan wawancara dengan aparat pelaksana.
Analisa penelitian ini didasarkan pada teori Inkremental Linblom untuk mencari jawab terhadap problem yang saat inj dihadapi juga disesuaikan dengan Teori sistem dan Teori Tiga Kesesuaian dari David C. Korten, dengan melaksanakan kajian mendalam pada 3 variabel pokok yaitu kebijakan penataan dan pembinaan PKL, pelaku kebijakan (aparat pelaksana dan kelompok sasaran) dan faktor lingkungan.
Besarnya nilai atau manfaat yang diperoleh PKL terhadap kebijakan merupakan indikator atau tolok ukur yang digunakan melihat keberhasilan atau keefektifan program. Semakin besar manfaat yang dirasakan PKL pada perkembangan usaha mereka, semakin tinggi tingkat partisipasi atau kerjasama mereka serta terpenuhinya tujuan kebijakan maka dapat dikatakan kebijakan pemerintah kota dalam menangani masalah pedagang kaki lima tersebut efektif. Sedangkan faktor pendidikan dan pengalaman, usia dan lama berprofesi sebagai pedang kaki lima digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketajaman persepsi dari PKL. Seberapa jauh mereka memahami kebijakan SK.No. 03 tahun 1999 dan atau seberapa besar reaksi mereka terhadap diberlakukannya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya.
Diketahuinya pendapat, keinginan dan harapan PKL memberi kemudahan decition maker atau pengambil keputusan untuk mencari solusi terhadap masalahmasalah dari keberadaan PKL saat ini dan sekiranya sebagai patokan untuk mengambil keputusan kebijakan PKL untuk masa depan yang lebih efektif, efisien dan menguntungkan (mutualistis) bagi semua pihak, baik masyarakat dan pemerintah.
Actions (login required)
 |
View Item |
