LILIES HANDAYANI, 041113430 (2014) EVALUASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 ATAS PROSENTASE PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT (Studi Kasus PT.X). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-handayanil-30181-5.abstr-k.pdf Download (37kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder5.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB) | Request a copy

Abstract

Penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai porsi yang paling besar. Untuk meningkatkan investasi dan ekspor, pemerintah memberikan fasilitas Kawasan Berikat. Di Kawasan Berikat diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN dan PPnBM. Setiap perusahaan di Kawasan Berikat wajib mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu salah satunya tentang batasan maksimal penjualan hasil produksi ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2012 tentang Kawasan Berikat sebesar 25% dari jumlah realisasi ekspor dan penjualan ke Kawasan Berikat lain periode sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang “Evaluasi Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 atas Prosentase Penjualan Hasil Produksi Perusahaan di Kawasan Berikat (Studi Kasus PT.X)“, dimana ada perubahan prosentase batasan kuota penjualan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) menjadi sebesar 25%. Pendekatan kualitatif yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis mengenai nilai penjualan yang terjadi pada PT.X selama periode 2012 melalui analisis dokumen berupa laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.04/2011 atas prosentase penjualan hasil produksi pada PT.X dan hal-hal yang membuat belum diterapkannya peraturan tersebut terkait dengan batasan prosentase penjualan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya.

Actions (login required)

View Item