MAS ULA, 071211132008 (2016) EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN MANGROVE DI KELURAHAN WONOREJO SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (115kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) SKRIPSI_MAS ULA_071211132008_PDF-1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove di Kelurahan Wonorejo Surabaya. Peraturan walikota ini dibuat untuk melestarikan kawasan mangrove dan melindungi ekosistem di pesisir pantai Kota Surabaya. Namun, beberapa masalah timbul di sekitar kawasan mangrove yang mengakibatkan pertumbuhan mangrove menjadi terganggu dan tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsinya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut antara lain: adanya abrasi, pembalakan liar, pembangunan perumahan oleh pengembang dan tambak oleh warga serta adanya sedimentasi tanah yang kemudian di patok warga dan diakui sebagai kepemilikannya, bahkan beberapa ada yang dijual kepada pengembang. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dengan mengunakan 6 kriteria evaluasi yaitu efektifitas, efisien, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi penelitian dan materi audio dan visual. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive dan snowball. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Hasil temuan data menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove di Kelurahan Wonorejo Surabaya berdasarkan kriteria efektifitas, efisien, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dinilai belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya kejelasan batas wilayah kawasan mangrove yang dikonservasikan dan beberapa prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove belum dapat direalisasikan secara berkala.

Actions (login required)

View Item