HALIDA FIRDIANA, NIM. : 049916546
(2005)
ANALlSIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 1995/1996-2002.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagalmana diatur dalam Undang~Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten Kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut, maka semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaiuasi.
Akan tetapi pola hubungan antara Kabupaten Jombang dengan Pemerintah Pusat adalah bersifat lnstruktif, yang artinya adalah pola hubungan di mana peranan Pemerintah Pusat dominan dalam bidang keuangan dibanding peranan Pemerintah Daerah. Apabi1a dilihat dari tingkat kemandirian Kabupaten Jombang tergolong rendah sekali, yaitu dengan tingkat rasio 16,75 '%, begitu juga bila digunakan indikator derajat desentralisasi fiskalnya, dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya kontribusi PAD dalam penerimaan daerah, yaitu rata-rata sebesar 17,3 '% per tahun, demikian pula dengan rata-rata kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) seresar 11,1 % pertahun.
Kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah pada masmg-masing daerah adalah tidak sama, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, seperti halnya Kabupaten Jombang, dalam memenuhi penerimaannya masih belum dapat lepas dan peran pemerintah pusat
Actions (login required)
 |
View Item |
