Dian Widyaningtyas, 049822004 E (2006) ANALISIS SELISIH PEREDARAN USAHA PADA SPT MASA PPN DAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN PERDAGANGAN : KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA TEGALSARI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-widyaningt-967-a_69_06.pdf Download (132kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-widyaningt.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini, pajak semakin memegang peranan penting dalam penerimaan Negara. Di dalam setiap RAPBN yang disusun pemerintah, rata-rata pendapatan yang diharapkan dari sector pajak diatas 70% dari total rencana pendapatan Negara. Sebagai contoh, untuk APBN 2004 ditetapkan penerimaan pajak sebesar 213,17 milyar atau 72% dari total penerimaan dalam negeri. Sedangkan untuk RAPBN 2005 ditetapkan penerimaan pajak sebesar Rp. 226,83 milyar atau 76% dari total penerimaan dalam negeri. Diharapkan dengan semakin meningkatnya peranan pajak dalam penerimaan negara akan semakin mengurangi ketergantungan Negara Indonesia dari pinjaman luar negeri. Di dalam kenyataannya target yang dicanangkan pemerintah dari sektor pajak setiap tahunnya selalu tercapai. Begitupun untuk APBN tahun 2004 kendati kondisi perekonomian sangat kurang menguntungkan. Peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia saat ini menganut sistem self assessment. Sistem tersebut memberi kepercayaan dan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak terutang. Dalam batas waktu yang sudah ditentukan, pajak yang telah dihitung, diperhitungkan dan dibayar sendiri itu harus dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap masa pajak dan tahun pajak berakhir. Keberhasilan sistem self assessement selain dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak, juga ditentukan oleh tindakan penegakan hukum (law enforcement). Salah satu bentuk penegakan hukum ini diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak yang diharapkan dapat menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain. Atas transaksi penyerahan atau penjualan selalu dicatat dan dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh ) Wajib Pajak. Akan tetapi dalam kenyataannya jumlah penyerahan atau penjualan dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak tidak selalu sama.

Actions (login required)

View Item