INART I, 049922645 E (2006) PENGELOLAAN ASET TANAH PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-inarti-2808-a222_06.pdf Download (157kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-inarti-2808-a6.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang tentang pemberlakuan otonomi daerah Pemerintah Kota Surabaya menyikapinya dengan membentuk neraca awal pada tahun anggaran 2002. Dalam neraca tersebut harus yang signifikan adalah aset tetap dalam hal ini Tanah. Sebagai ibukota propinsi, di kota Surabaya terdapat unit kerja vertikal yang sebelum otonomi daerah aset yang dikelolanya adalah merupakan milik Pemerintah Pusat. Penelitian ini membabas pengelolaan aset tanah sesudah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah di Pemerintah kota Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh langsung dari sumbernya_ Penelitian terhadap pengelolaan aset tanah dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi hukum berkaitan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat maupun adanya peraturan-peraturan yang tidak seragam dalam hal pengakuan maupun penilaian aset tanah. Dari segi sistem masih Minn sesuai aturan yang berlaku karena terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Dari segi akuntansi juga belum adanya aturan Walikota dalam menentukan beberapa kebijakan akuntansi diautaranya masalah kapitalisasi. Penelitian ini juga dikaitkan pada waktu, yaitu pengelolaan aset tanah menjelang otonomi daerah berlaku, pada saat pembuatan neraca awal dan sesudah otonomi daerah diberlakukan di Pemerintah Kota Surabaya.. Secara umum usaha Pemerintah Kota Surabaya untuk pengelolaan aset tanah sudah cukup memadai dan mendukung kewajaran nilai tanah di neraca. Namun demikian masih banyak hal-hal yang dapat diperbaiki hingga mendapatkan basil yang sempurna

Actions (login required)

View Item