DHANNY SJAILENDRA LUSIANDO (2006) PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENYAJIANNYA DI LAPORAN KEUANGAN FISKAL PT. "X" DI SIDOARJO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-lusiandodh-2851-a17106.pdf Download (170kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-lusiandodh-2851-.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Karyawan adalah salah satu unsur utama dan aset utama perusahaan yang dapat menentukan kualitas dan peningkatan kinerja perusahaan. Karena itu, sedapat mungkin setiap pengusaha berusaha mempertahankan dan membina karyawannya sebaik mungkin. Harapannya, dengan retensi karyawan yang tinggi dan dibarengi dengan unsur pembinaan yang tepat, pengusaha dapat meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk itu perusahaan harus lebih memperhatikan apa yang menjadi pemenuhan hak bagi karyawan melalui berbagai macam cara yang salah satunya adalah dengan menerapkan peraturan perpajakan dan pencatatan akuntansi pajak yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan. Perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan apapun bentuk pembebanan yang dilakukan perusahaan. Pembebanan itu dapat dilakukan dengan cara : (1) PPh Pasal 21 dibebankan pada karyawan dengan memotong langsung dari penghasilannya, (2) perusahaan menanggung beban pajak secara keseluruhan, (3) perusahaan memberi tunjangan pajak kepada karyawan. Perusahaan dapat memilih salah satu bentuk diatas sesuai dengan pertimbangan¬-pertimbangan yang dianggap terbaik bagi perusahaan dan karyawan. Tetapi yang lebih penting adalah perusahaan mau dan selalu memperbarui pengetahuannya mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku dan pencatatan akuntansinya yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan tersebut. Salah satu ketentuan perpajakan terbaru yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan adalah PP Nomor 5 tahun 2003 dan PP Nomor 47 tahun 2003 yang mengatur mengenai PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk penghasilan karyawan sampai dengan batas jumlah tertentu. Perusahaan harus berusaha menerapkan peraturan tersebut, apalagi peraturan tersebut dapat memberi keringanan baik kepada karyawan maupun perusahaan. Untuk karyawan dapat mengurangi tanggungan pajaknya sedangkan untuk perusahaan dapat mengurangi arus kas keluar. Yang terpenting, penerapan peraturan perpajakan yang baru sebaiknya diikuti perusahaan dengan penerapan akuntansi pajak yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Penerapan akuntansi pajak tersebut dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan bagi para pengguna laporan keuangan mengenai kinerja perusahaan.

Actions (login required)

View Item