AHMAD RADIAN, S.H., 031514153083 (2016) PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEUANGAN NEGARA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (289kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) TESIS AHMAD RADIAN, S.H..pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi menteri/pimpinan lembaga melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, menteri/pimpinan lembaga diberikan dana operasional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga adalah landasan hukum utama dalam pengelolaan dana operasional menteri/pimpinan lembaga. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana operasional tersebut tidak dapat dilepaskan dengan peraturan menteri keuangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 yang menyatakan bahwa Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga adalah dana yang disediakan bagi Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, memberikan ruang bagi menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan diskresi dalam penggunaannya. Dapat dipahami bahwa pengertian seperti itu bertujuan untuk memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi menteri/pimpinan lembaga, namun di sisi lain penggunaan dana operasional sangat rentan penyelewengan jika penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Tentu saja yang paling penting adalah seorang menteri/pimpinan lembaga harus memahami mengenai diskresi serta parameternya. Untuk itu seorang menteri/pimpinan lembaga harus memahami dan melaksanakan prinsipprinsip good governance dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan agar penggunaan dana operasional sesuai dengan tujuannya yaitu membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi menteri/pimpinan lembaga. Yang tidak kalah penting dalam pengelolaan dana operasional menteri/pimpinan lembaga adalah adanya prinsip check and balance. Dengan adanya prinsip check and balance, akan membantu seorang menteri/pimpinan lembaga dalam menggunakan dana operasionalnya.

Actions (login required)

View Item