PEMBREDELAN PERS SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN TERHADAP JAMINAN KEBEBASAN PERS Repository

PEMBREDELAN PERS SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN TERHADAP JAMINAN KEBEBASAN PERS

AKHMAD REZA INDRAWAN, S.H., 031414153037 (2016) PEMBREDELAN PERS SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN TERHADAP JAMINAN KEBEBASAN PERS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK)
abstrak.pdf
Download (589kB) | Preview

Text (FULL TEXT)
Akhmad Reza Indrawan,S.H Tesis.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Bahwa Indonesia telah menjamin kebebasan pers, setelah adanya keberadaan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, namun pers tersebut harus berbentuk hukum jika produk pers itu bukan berbentuk badan hukum maka tidak dapat dikatakan sebagai produk pers, tindakan Kemkominfo dan BNPT pada bulan maret-april 2015 yang lalu telah memblokir website islam yang dianggap sebagai radikalisme tanpa adanya cukup bukti yang kuat sehingga pihak yang dirugian merasa dirugikan, tindakan tersebut adalah termasuk pelanggaran kebebasan berpendapat bukan kebebasan pers, dan seharusnya tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang dan hukum yang ada didalam Undang- Undang ITE dan Undang-Undang HAM, kemudian Kemkominfo dan BNPT harus dberikan tindakan sesuai peraturan yang berlaku entah sanksi pidana atau denda atau sanksi administrasi, dan pemerintah harus melindungi karya-karya anak bangsa yang positif karena media informasi itu sangat penting untuk berkembangnya masyarakat yang adil, jujur dan transparan tetapi jika isi dari media informasi tersebut menyensatkan dan membahayakan maka pemerintah dan masyarakat wajib ikut peran melawan radikalisme, maka daripada itu website islam tersebut termasuk produk hukum pers atau bukan jika bukan maka bukan ranah Undang-Undang pers melainkan ranah Undang-Undang ITE dan HAM,

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK-2 TH 50/16 Ind p

Uncontrolled Keywords:

Kebebasan Pers, Pembredelan Pers, Pemblokiran, Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban pidana Pers, Kebebasan berpendapat, Informasi dan Elektornik

Subjects:

K Law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum

Creators: