KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Repository

KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

RATIH DWI PANGESTU,S.H., 031414253079 (2016) KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK)
abstrak.pdf
Download (357kB) | Preview

Text (FULL TEXT)
TESIS_RATIH DWI PANGESTU_031414253079.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB) | Request a copy

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Pada setiap perkawinan, kelahiran anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Fenomena yang terjadi saat ini banyak anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak maka upaya pengangkatan anak dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Pelaksanaan Pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Secara umum pengangkatan anak terdiri Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (dosmetic adoption) dan Pengangkatan Anak antar Negara, yaitu anak WNI diangkat oleh WNA dan sebaliknya anak WNA yang diangkat oleh WNI (intercountry adoption). Pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri RI Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam tesis ini mebahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (intercountry adoption) sebagai upaya negara memberikan perlindungan terhadap hak anak. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan, data primer dan data sekunder. Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ternyata masih belum cukup memberikan jaminan dan kepastian terhadap perlindungan hukum bagi hak anak angkat, masih terdapat kelemahan dalam penerapannya, sehingga aturan tersebut dapat memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk memanfaatkan pengangkatan anak, sebagi kedok kejahatan yang akan dilakukan. Bahwasnya sudah saatnya Indonesia memiliki aturan secara khusus terkait pengangkatan anak, dengan harapan aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kedudukan hukum yang jelas bagi masa depan anak ankat

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK-2 TMK 92/16 Pan k

Uncontrolled Keywords:

Perkawinan Campuran, Perlindungan Hukum, Pengangkatan Anak Indonesia oleh Warga Negara Asing, upaya terakhir

Subjects:

K Law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan

Creators: