NADIRAH SALEH ALKATIRI, 039514139 (1999) TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBEBASAN BERORGANISASI POllTIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK) Pid 11-99.Alk t.pdf Download (674kB) | Preview

Abstract

Pengaturan kebebasan berorganisasi polltik masa sebelum berlakunya UU NO.2 Tahun 1999 dan masa berlakunya berlakunya UU No.2 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 1. Masa sebelutn benaJcunya UUNo. 2 Tahun 1999 Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu jika akan memasuki keanggotaan suatu partai polltik atau Golkar diwajibkan mengajukan permintaan izin tertulls kepada pejabat yang berwenang dan bag! mereka yang tidak memegang jabatanjabatan tertentu hanya dikenai kewajiban pemberitahuan saja. 2.Masa benak:unya UUNo.:1 Tahun 1999 Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki keanggotaan dan atau kepengurusan suatu partai polltik diw~ibkan untuk mengajukan permohonan melalui atasan langsung dan bila diizinkan maka yang bersangkutan melepas jabatan negeri.

Actions (login required)

View Item