SHOLAHUDDIN AL-FATIH, 031514153063 (2016) EKSISTENSI THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (254kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
THP.13-16 Fat e.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Beberapa regulasi baru muncul di setiap periode pemilu. Seperti regulasi terkait threshold. Mulai dari electoral threshold, presidential threshold hingga parliamentary threshold. Hingga pemilu terakhir di tahun 2014 kemarin, Indonesia masih memberlakukan kebijakan mengenai parliamentary threshold dan presidential threshold. Beberapa ahli masih berharap bahwa kedua mekanisme tersebut bisa mewujudkan sistem multipartai sederhana sekaligus menciptakan mekanisme checks and balances. Akan tetapi, pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan diselenggarakannya pemilu serentak di tahun 2019, beberapa pihak pesimistis terhadap keberlanjutan penerapan kebijakan parliamentary threshold dan presidential threshold. Kedua mekanisme tersebut dianggap kurang relevan dengan penyelenggaraan pemilu serentak. Selanjutnya dengan pendekatan konseptual, kasus, perundangan-undangan dan perbandingan hukum, tulisan ini menganalisis dan mengkaji keberlakuan threshold dalam pemilu serentak di tahun 2019 mendatang.. Penelitian ini diharapkan dapat bermuara pada rekonseptualisasi gagasan mengenai threshold dalam pemilu serentak, sehingga mampu menghasilkan model threshold yang relevan dan aplikatif.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 THP.13/16 Fat e | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Threshold, Pemilu Serentak | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Guruh Haris Raputra, S.Sos., M.M. '- | ||||||
Date Deposited: | 20 Dec 2016 20:55 | ||||||
Last Modified: | 20 Dec 2016 20:55 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49695 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |