Dian Orvi Meirlina, 079815635
(2002)
HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No 22/1999 (Studi diskriptif atas Peranan Eksekutif dan legislatif dalam Proses Formulasi Kebujakan di Provinsi Jawa Timur).
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Dinamika Illlbungan ekselmtif dan legislalif dalam perspeh1if Uodangundang No 22 Tillmll 1999 dmngkat sebag2i judul k-arena penuJis yaltin b:lhwa pcncrapall Undllng-ulldang :\0 22 Tahun 1999 tdah membawa pcniliahan pada ltubungan ekseimtif dan iegislatif di daerah khususnya da1am proses foonulasi kehijakan. Pennasalahan pcneliuan ini ada1ah bagaimana dinamika hubuogan ekseh'lltlf dan legisllllif di daeral! &lIam pencrapan Undang-undang No 22 rahun 1999 dan bagaitnana pcranan cksclmtif dan lcgislatif dalam proses formulasi
. 1(ebija1mn I'errerintah Daerah, Penulis menjawab l,c(\ua permasalahan dialas dengan cara mengikuti proses fonnulasi kebija1{atl daerah baik kebijakan APBJJ maupun non anggaran, dan menganlati dinanlika hubullgan :;erta pcrmlatl eksekutif dan ICgislatif dalanl proses tcl'scbut Pcnclitian mcnggunakan fllCtodc penclitian kualitatil dan teknik pengulIlpulan llala wawancara mendalam dan pengumpuhm data dokwneIl. PcncnlUan informan ditelltukan alas pertirubangan kelerlibatannya dalam formulasi kebijakan ya.flg dialna!i sebagai sample. Kerangka pemiklran ya.flg diguua1(an dalam mcnganalisa ulllSa1a11 adalall Imnscp kcbijal= publil( dan l!<tm.isi delJ1()kl"dl'i. Palla pr.ikteknYd penulis menelili penolakan Raperda yang diajukan eksekutif dan kon1lik yang terjadi pada pengajuan tamlYahan anggaran kerja oleh inslansi Pernerintah Provinsi. Pada dasaroya wewenang DPRD yang besar scperli yang lercantum dalam Umlang-undang No 22 Tabun 1999 tel:ili membuat Ul'lID meninggalkan fungsi ulamanya sebagai wakil rakyat yang harns mendengar suara r;>Kyat dan menuangkannya dalam Peraturan Darrah. Formulasi kebijakan di Provinsi Jav.'ll Timur mcrupakilll proses clitis dimalla Pcraturan Darrah dibuai
dalam gedung Pemcrintah Daerah dan DPRD rang steril dan pengawh rdkyat. I'roses fonnuJasi kebijakan Iebm merupakan proses tawar menawar antara ek.~lmlif dan legislatif danpada sebuah proses yang mengutamakan kepentingan rakyat scbagai subjck dan pcncrapan pcraluran darrah. Kcbijal(an inkrcmcntal yang cenderwig unluk memperbaiki keadaan daripada rnenydesaikan masalab lelap dianut oleh I'emerintah Uaerah maupllIl. Dl'lID sendiri. Transisi demokrasi yang lerjadi di Indonesia lelah Ire\embagakan konilik kepentingan antara ekselmlif dan lcgislatif. Pcna1aan kdcmbagaan di Provinsi Jawa Timur relall mcmbanm mewlljudkan kepentillgllll legislatif maupun eksekutif, letapi konftik antara keduanya letap\ah belum berakbir karena basil konllik berujung pada ketidak paslian tidak dapat dilent\lkan ol€'h p€'nataan kelembagaan yang dilak'lkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dinarnikil hubungan cl(Sclmlif dan lCgislatif di dacl'ah penult dengan kouillk kepenlingllll, lembaga legislatif Provillsi Jawa Timur tidak menjalankan fungsinya secara maksimal seperti yang dituangkan dalam Undang\Indarlg No 22 Tahlill 1999.
Actions (login required)
 |
View Item |
