DIAH ARIANNY, - (2005) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) Pid 59-05 Ari P.pdf Download (455kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) diah arianny20260114_08345843.pdf Download (6MB)

Abstract

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: a. Pengaturan tindak pidana narkotika menurut hukum positif Indonesia terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai ketentuan pidana yang umum dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai ketentuan pidana yang khusus. Perbedaan dasar antara keduanya terletak pada asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di mana ketentuan khusus memuat sanksi pidana yang lebih berat, cakupan perbuatan yang dilarang lebih luas/rinci, serta kualifikasi kejahatan yang lebih ketat dibandingkan dengan KUHP. b. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berpedoman pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, di mana anak hanya dapat dijatuhi setengah dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa tanpa sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup. Perlindungan hukum terhadap anak yang berperan sebagai pelaku sekaligus korban dilaksanakan melalui tindakan pembinaan, rehabilitasi medis maupun sosial, serta jaminan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak 1989

Actions (login required)

View Item