ARELY DINGE, NIM. 049916488
(2005)
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2001-2004
(SESUAI DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA).
Skripsi thesis, Airlangga University.
Abstract
Undang·Undang No.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk mengali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua. Undang-Undang No.2l tahun 200l juga memberikan penerimaan yang lebih besar dari bagi hasil sumberdaya alam bagi Provinsi Papua, diharapkan dengan adanya penerimaan pendapatan dari dana hegi hasil yang lebih besar, pemerintah daerah di Provinsi Papua dapat memajukan pembangunan di Provinsi Papua yang jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Papua sesuai dengan UU. No. 26 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana; Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Papua, memberikan dampak yang cukup besar bagi beberapa kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten Jayawijaya yang dimekarkan menjadi 3 kabupaten baru yaitu Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang, juga mengalami dampak dari pemekaran tersebut khususnya dalam bidang keuangan.
Actions (login required)
 |
View Item |
